PENDAHULUAN
Ade Fajar
A. Latar Belakang
Pemilihan umum dan Pemilihan Presiden 2009 yang memposisikan masyarakat untuk secara langsung melakukan pemilihan calon legislatif dan calon presiden, mendorong masyarakat untuk belajar semakin jeli dan kritis dalam memilih wakilnya di DPR-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA / KABUPATEN maupun seorang yang akan memimpin negeri ini.
Beberapa yang dapat menjadi hipotesa tentang hal yang memicu timbulnya kesadaran masyarakat untuk lebih memilih secara hati-hati pilihannya pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ke depan, yaitu dengan tidak lagi cenderung terpengaruh pada publisitas maupun popularitas semata dari suatu tokoh, melainkan perlahan-lahan akan lebih menilai program suatu partai politik atau program kandidat presiden, adalah:
1. kondisi yang menggambarkan semakin sulitnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat miskin saat ini, artinya jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Misalnya pada bulan Maret 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 39,05 juta, sedangkan bulan Februari 2005 jumlahnya sekitar 35,10 juta, ini berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Belum membaiknya kehidupan masyarakat miskin tentu saja akan menimbulkan adanya tuntutan dan kehati-hatian dalam memilih calon perwakilannya di DPR dan kandidat presiden ke depan.
2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, yaitu menurut data BPS sebesar 11,1 juta jiwa per Februari 2006, lebih tinggi dibandingkan pada jumlah pengangguran per Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa. Kondisi ini akan turut mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih kandidatnya di tingkat ligislatif maupun eksekutif. Artinya masyarakat tentu saja akan cenderung memilih kandidat yang memiliki program, memberikan peluang atau penciptaan lapangan kerja riil yang lebih luas ke depan.
Berdasarkan kondisi masyarakat diatas dan semakin berperannya masyarakat untuk secara langsung memilih wakilnya di DPR dan presiden, maka semakin diperlukannya informasi yang up to date, baik mengenai karakteristik masyarakat pemilih, tingkat kepuasan masyarakat, informasi tentang “mood” dan sentimen masyarakat, perkembangan bidang yang dianggap penting oleh masyarakat, maupun mengenai tingkat ke-loyal-an (dikenal, disukai, dan didukung) dari masyarakat terhadap suatu tokoh politik. Artinya pengumpulan informasi tersebut dimaksudkan untuk mengenal secara lebih jauh mengenai kondisi dan perilaku pasar (dalam hal ini adalah masyarakat).
Untuk itu, dalam rangka merangkul massa yang lebih besar nantinya pada pemilu ke depan, maka sudah seyogyanya apabila kegiatan survei poling publik dilakukan secara kontinyu, untuk menjadikannya sebagai ‘barometer’ aspirasi masyarakat dan sebagai alat untuk mengetahui pergeseran perilaku sosial-politik masyarakat. Hal ini tentu saja terkait dengan upaya untuk perumusan atau penyusunan strategi ke depan dalam menghadapi persaingan politik yang ada.
Bedasarkan tingkat kepentingan dari kegiatan poling ini, maka penyediaan jasa survei independen dari INSTITUT NUSANTARA sangat tepat dioptimalkan perannya dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya, melalui data yang bersumber dari kalangan masyarakat.
B. Tujuan
Secara umum tujuan dari survei ini adalah untuk menilai perkembangan politik berdasarkan hasil informasi yang bersumber dari persepsi atau pendapat publik. Sedangkan secara khusus adalah:
1. Memetakan dan mengidentifikasi opini publik mengenai bidang yang dianggap penting oleh masyarakat.
2. Mengetahui persepsi masyarakat berkaitan dengan kualitas kehidupannya dan kondisi saat ini.
3. Menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja sebuah pemerintahan di berbagai bidang.
4. Mengetahui pemimpin/tokoh bangsa yang seperti apa, yang diinginkan oleh publik.
5. Mengetahui peta dukungan terhadap tokoh dan partai politik di tingkat publik.Mengetahui faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat publik, untuk memilih suatu partai politik dan atau calon presiden.
Ade Fajar
A. Latar Belakang
Pemilihan umum dan Pemilihan Presiden 2009 yang memposisikan masyarakat untuk secara langsung melakukan pemilihan calon legislatif dan calon presiden, mendorong masyarakat untuk belajar semakin jeli dan kritis dalam memilih wakilnya di DPR-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA / KABUPATEN maupun seorang yang akan memimpin negeri ini.
Beberapa yang dapat menjadi hipotesa tentang hal yang memicu timbulnya kesadaran masyarakat untuk lebih memilih secara hati-hati pilihannya pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ke depan, yaitu dengan tidak lagi cenderung terpengaruh pada publisitas maupun popularitas semata dari suatu tokoh, melainkan perlahan-lahan akan lebih menilai program suatu partai politik atau program kandidat presiden, adalah:
1. kondisi yang menggambarkan semakin sulitnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat miskin saat ini, artinya jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Misalnya pada bulan Maret 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 39,05 juta, sedangkan bulan Februari 2005 jumlahnya sekitar 35,10 juta, ini berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Belum membaiknya kehidupan masyarakat miskin tentu saja akan menimbulkan adanya tuntutan dan kehati-hatian dalam memilih calon perwakilannya di DPR dan kandidat presiden ke depan.
2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, yaitu menurut data BPS sebesar 11,1 juta jiwa per Februari 2006, lebih tinggi dibandingkan pada jumlah pengangguran per Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa. Kondisi ini akan turut mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih kandidatnya di tingkat ligislatif maupun eksekutif. Artinya masyarakat tentu saja akan cenderung memilih kandidat yang memiliki program, memberikan peluang atau penciptaan lapangan kerja riil yang lebih luas ke depan.
Berdasarkan kondisi masyarakat diatas dan semakin berperannya masyarakat untuk secara langsung memilih wakilnya di DPR dan presiden, maka semakin diperlukannya informasi yang up to date, baik mengenai karakteristik masyarakat pemilih, tingkat kepuasan masyarakat, informasi tentang “mood” dan sentimen masyarakat, perkembangan bidang yang dianggap penting oleh masyarakat, maupun mengenai tingkat ke-loyal-an (dikenal, disukai, dan didukung) dari masyarakat terhadap suatu tokoh politik. Artinya pengumpulan informasi tersebut dimaksudkan untuk mengenal secara lebih jauh mengenai kondisi dan perilaku pasar (dalam hal ini adalah masyarakat).
Untuk itu, dalam rangka merangkul massa yang lebih besar nantinya pada pemilu ke depan, maka sudah seyogyanya apabila kegiatan survei poling publik dilakukan secara kontinyu, untuk menjadikannya sebagai ‘barometer’ aspirasi masyarakat dan sebagai alat untuk mengetahui pergeseran perilaku sosial-politik masyarakat. Hal ini tentu saja terkait dengan upaya untuk perumusan atau penyusunan strategi ke depan dalam menghadapi persaingan politik yang ada.
Bedasarkan tingkat kepentingan dari kegiatan poling ini, maka penyediaan jasa survei independen dari INSTITUT NUSANTARA sangat tepat dioptimalkan perannya dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya, melalui data yang bersumber dari kalangan masyarakat.
B. Tujuan
Secara umum tujuan dari survei ini adalah untuk menilai perkembangan politik berdasarkan hasil informasi yang bersumber dari persepsi atau pendapat publik. Sedangkan secara khusus adalah:
1. Memetakan dan mengidentifikasi opini publik mengenai bidang yang dianggap penting oleh masyarakat.
2. Mengetahui persepsi masyarakat berkaitan dengan kualitas kehidupannya dan kondisi saat ini.
3. Menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja sebuah pemerintahan di berbagai bidang.
4. Mengetahui pemimpin/tokoh bangsa yang seperti apa, yang diinginkan oleh publik.
5. Mengetahui peta dukungan terhadap tokoh dan partai politik di tingkat publik.Mengetahui faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat publik, untuk memilih suatu partai politik dan atau calon presiden.
